Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dalam istilah perpajakan, dapat ditemukan beberapa istilah yang sepertinya sama, namun memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Sebut saja mawar (lho..), sorry, maksudnya istilah pemotongan dan pemungutan pajak. Perbedaan antara kedua istilah ini sering dibingungkan oleh orang-orang yang baru belajar pajak, termasuk saya, sebagaimana juga perbedaan antara bea dan pajak, dan antara lukisan picasso dengan lukisan anak TK.

Sebenarnya, sifat dasar dari pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah self assesment (Pasal 12 KUP), yaitu Wajib pajak bebas untuk menunaikan kewajiban perpajaknnya dengan cara hitung, setor, lapor sendiri. Namun, negara dalam hal ini semacam “memaksa” Wajib Pajak, sesuai dengan sifat pajak yang dapat dipaksakan,  untuk memberikan semacam pinjaman bagi negara dalam memenuhi kebutuhan periodiknya melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan (witholding tax).

Bagi WP, pemotongan dan pemungutan pajak ini dapat diterima sebagai pajak dibayar dimuka (prepaid tax) dan dapat di kreditkan di akhir tahun pajak. Namun, untuk pemotongan dan pemungutan pajak yang bersifat final, pengorbanan ini tidak dapat lagi diperhitungkan atau dikreditkan terhadap pajak yang seharusnya dibayar dalam tahun pajak berjalan, sehingga sifat pemaksaannya semakin kentara.

Dalam tulisan singkat, padat, dan berisi ini saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjelaskan secara ringkas, Uapakah, puerbedaan pueerrbedaan dari uistilah puemungutan DUUAANN puemotongan (silet: mode on) yang sering dibingungkan oleh newbie newbie di bidang perpajakan (btw aku jg newbie lho).. Berikut kisahnya:

No Perbedaan Pemotongan Pemungutan
1 Dari sisi jenis pajak 

 

Digunakan untuk PPh 21 (Pemotongan atas penghasilan berupa gaji, honorarium), PPh 23 (Pemotongan atas penghasilan berupa hasil imbalan jasa, royalti, dividen,dll) , dan juga PPh 26 (Pemotongan atas penghasilan bagi WP Luar Negeri). Digunakan untuk PPh 22 (pemungutan atas penjualan ke bendaharawan APBN/D, impor, dll) dan untuk PPN
2 Dari sisi Objek Pemotongan pajak pada umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi penghasilan bagi si penerima,cth : gaji, imbalan jasa, dan dividen Pemungutan pada umumnya dikenakan atas sesuatu yang belum tentu penghasilan bagi penerima uang, karena objek pemungutan bisa jadi berupa Penjualan, bisa juga berupa Pembelian, cth : PPh 22 atas impor barang, PPh 22 atas pembelian BBM
3 Dari sisi subjek (eksekutor) Pemotong pajak pada umumnya tidak spesifik, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atas gaji, dan penyelenggara kegiatan. Pemungut pajak sifatnya lebih spesifik, karena ditunjuk oleh Menkeu, yaitu Bendaharawan pemerintah, Badan tertentu, DJBC, dll (PER 57/2010)
4 Dari sisi Pengisian SSP Kolom NPWP pada saat pengisian SSP diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Hal ini penting agar dapat dilakukan ekualisasi antara biaya yang telah dikeluarkan oleh pemotong dengan pajak yang telah dipotong karena kewajiban pemotongan dan penyetoran telah dilimpahkan pada pemotong pajak. Kolom NPWP pada saat pengisian SSP diisi dengan NPWP Pihak yang dipungut.

Ilustrasi pemotongan (Untuk mempermudah saya, ilustrasi tidak melibatkan PPN) :

PT Adem adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang leveransir, percetakan, jual beli manusia, pokoknya semua dijual demi mencari keuntungan. PT Adem memiliki 5 orang pegawai tetap. Pada 3 Februari 2011 PT Adem membayar gaji pegawai masing masing sebesar Rp 2.000.000. Ketika 15 Februari PT Adem membayar sebesar Rp 1.500.000 kepada CV Ayem sebagai imbalan atas jasa konsultasi keuangan yang diberikan oleh CV Ayem. Ketika 26 februari, PT Adem membayarkan dividen sebesar 3.000.000 kepada Pak Aul selaku pemegang sahamnya. Pemotongan pajaknya :

a.       Untuk Gaji :  Pph 21 sebesar 5% x 2.000.000 = 100.000

Jumlah uang yang diterima oleh masing-masing pegawai = 2.000.000 – 100.000 = 1.900.000

Pajak sebesar 100.000 ini akan diperhitungkan pada akhir tahun oleh pegawai tersebut sebagai kredit pajak dengan melampirkan bukti potong yang diterbitkan oleh PT Adem.

b.      Untuk Imbalan jasa : PPh 23 sebesar 2% x 1.500.000 = 30.000

Jumlah uang yang diterima CV Ayem = 1.500.000 – 30.000 = 1.470.000

Pajak sebesar 30.000 akan diperhitungkan CV Ayem pada akhir tahun sebagai kredit pajak dengan melampirkan bukti potong yang diterbitkan PT Adem.

c.       Untuk dividen : dikenakan PPh final = 10% x 3.000.000 = 300.000

Jumlah uang yang diterima oleh Pak Aul = 3.000.000 -300.000 = 2.700.000

Pajak sebesar 300.000 ini tidak dapat diperhitungkan oleh Pak Aul sebagai kredit pajak karena bersifat final (Pasal 17 UU PPh). Kepada Pak Aul diberikan bukti potong.

Bagi PT Adem, ia wajib wajib menyetor pajak yang telah dipotong sebesar (5 x 100.000) + 30.000 + 300.000 = 830.000 dengan SSP a.n PT Adem, selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2011 dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh 21 dan 23 selambat-lambatnya 20 Maret 2011.

Gbr :

Ilustrasi pemungutan :

Pada tanggal 5  Maret 2011, PT Adem melakukan penyerahan atas penjualan ATK ke Bendaharawan Pemda Sumut sebesar Rp 50.000.000.  Pembayaran dilakukan bendahara pada tanggal 15 Maret 2011. Selain itu, PT Adem melakukan pembelian kertas langsung ke Industri Kertas PT KePaper n Pulp sebesar 100.000.000 pada tanggal 10 Maret 2011. Pemungutan pajaknya:

a.       Atas penjualan ke bendahara : Bendahara wajib memungut PPh 22 (Pembelian di atas 2.000.000, sesuai SE-92/2010)  atas penyerahan ATK oleh PT Adem sebesar : 1.5 % x 50.000.000 = 750.000. Uang yang diterima oleh PT Adem adalah 50.000.000 – 750.000 = 49.250.000. Bendahara wajib menyetorkan pajak sebesar 750.000 pada saat pemungutan yaitu tanggal 15 Maret 2011 dengan SSP a.n PT Adem selaku pihak yang dipungut dan melaporkannya pada tanggal 20 April 2011. Atas pemungutan ini PT Adem dapat melakukan perhitungan kembali atas pemungutan pajak yang dilakukan Bendahara Pemda Sumut.

b.      Atas pembelian kertas : PT KePaper n Pulp selaku pemungut PPh 22 melakukan pemungutan PPh 22 sebesar 0.1 % x 100.000.000 = 100.000 pada saat penjualan kertas ke PT Adem (10 Maret 2011). Uang yang dibayarkan PT Adem sebesar 100.000.000 + 100.000 = 100.100.000. Atas pemungutan ini PT Adem dapat melakukan perhitungan kembali atas pajak yang telah dipungut di akhir tahun.

Gbr :

Demikianlah sekelumit kisah sederhana namun penuh romansa dan sedikit picisan tentang perbedaan antara istilah pemungutan dan pemotongan. Semoga tulisan yang singkat, padat, dan berisi ini dapat berguna untuk menambah khazanah wawasan nusantara kita semua…

Referensi:

1.       Potput dan Kepalu oleh Atep Adya Barata dan Jajat Djuhadijat

2.       http://pajaktaxes.blogspot.com/2010/04/pemungut-pajak.html

3.       Hasil wawancara dalam rangka penggalian ilmu dengan salah seorang AR KPP Pratama Medan Polonia bernama Togap Maruli S

About these ads

Tags: , , ,

About qivi

No body's perfect, I'm No body, so I'm perfect...

7 responses to “Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak”

  1. dee says :

    Thx,,postingan yg sgt membantu,,,

  2. aiu says :

    thx atas infonya….
    lumayan bantu saya mengerti
    ^_^

  3. kakakoplakAK says :

    tulisan yang bagus untuk pengantar, serta isi ….
    TAPI MAAF UNTUK KESIMPULAN TIDAK ADA

  4. dje says :

    mas,tanya donk..
    dasar hukumnya untuk mengatakan “Kolom NPWP pada saat pengisian SSP diisi dengan NPWP Pemotong Pajak. Hal ini penting agar dapat dilakukan ekualisasi antara biaya yang telah dikeluarkan oleh pemotong dengan pajak yang telah dipotong karena kewajiban pemotongan dan penyetoran telah dilimpahkan pada pemotong pajak.”
    apa ya?
    maksudnya PER ata PMK nya…
    mohon pencerahannya..

    • qivi says :

      Klo utk itu, sy blm dpt dasar hukumnya, tp krn kewajiban perpajakannya sdh dilimpahkan ke si pemotong mk SSPnya atas nama si pemotong. Sepertinya ini udh macem prinsip yang berlaku umum. Tp ntar klo dpt aturannya bakalan ku kasi tw deh. Untuk yg pemungutan, ada disebut secara eksplisit di PMK 80/2010, dan cm PPh ini yang dijelasin SSP nya atas nama siapa.. Mgkn penjelasan ini bs membantu untuk sementara..

  5. 755 says :

    thx, saya sangat terbantu :)

  6. eko says :

    ilustrasi pemotongan pph pasal 21 tsb blm mencantumkan ptkp,shgga pajak yg dipotong kesannya bwesar byianget

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: